PrestasiPustakaRaya.com » hukum http://prestasipustakaraya.com Sumber Referensi Utama Anda Sun, 07 Apr 2013 07:44:24 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.5.1 PANDUAN PRAKTIS BILA ANDA MENGHADAPI PERKARA PIDANA http://prestasipustakaraya.com/panduan-praktis-bila-anda-menghadapi-perkara-pidana.html/ http://prestasipustakaraya.com/panduan-praktis-bila-anda-menghadapi-perkara-pidana.html/#comments Tue, 31 Jan 2012 22:42:14 +0000 admin http://prestasipustakaraya.com/?p=43 Judul: Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Penulis: Drs. Soeharto, S.H., M.Hum dan Jonaedi Effendi, S.H., S.H.I Terbit: Januari, 2011 ISBN: 978-602-8963-28-2 Dimensi: 14 x 20,5 cm Tebal: 344 hal Harga: Rp 42.000,00 Incoming Search Terms:foto ismu gunadi (2)bila anda menghadapi perkara pidana (1)cara menghadapi perkara pidana (1)panduan peraktis bila anda menghadapi hulkum pidana [...]]]> Judul: Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana
Penulis: Drs. Soeharto, S.H., M.Hum dan Jonaedi Effendi, S.H., S.H.I
Terbit: Januari, 2011
ISBN: 978-602-8963-28-2
Dimensi: 14 x 20,5 cm
Tebal: 344 hal
Harga: Rp 42.000,00


panduan-praktis-bila-anda-menghadapi-perkara-pidana

Incoming Search Terms:

]]> http://prestasipustakaraya.com/panduan-praktis-bila-anda-menghadapi-perkara-pidana.html/feed/ 0 Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2 – Penulis: Kombes Pol. Dr. Ismu Gunadi W. S.H., CN., MM – Kombes Dr. Yahman, S.H., M.M. – Junaedi Efendi, S.H.I., M.H. http://prestasipustakaraya.com/cepat-dan-mudah-memahami-hukum-pidana-jilid-2-penulis-kombes-pol-dr-ismu-gunadi-w-s-h-cn-mm-kombes-dr-yahman-s-h-m-m-junaedi-efendi-s-h-i-m-h.html/ http://prestasipustakaraya.com/cepat-dan-mudah-memahami-hukum-pidana-jilid-2-penulis-kombes-pol-dr-ismu-gunadi-w-s-h-cn-mm-kombes-dr-yahman-s-h-m-m-junaedi-efendi-s-h-i-m-h.html/#comments Tue, 29 Nov 2011 02:44:37 +0000 admin http://prestasipustakaraya.com/?p=790 Judul: Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2 Penulis: Kombes Pol. Dr. Ismu Gunadi W. S.H., CN., MM – Kombes Dr. Yahman, S.H., M.M. – Junaedi Efendi, S.H.I., M.H. Terbit: Nopember, 2011 ISBN: 978-602-8963-32-9 Dimensi: 16 x 24 cm Tebal: viii + 264 = 272 hal Harga: Rp 40.000,00 KUTIPAN BUKU BAB I: PROLOG [...]]]> Judul: Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2
Penulis: Kombes Pol. Dr. Ismu Gunadi W. S.H., CN., MM – Kombes Dr. Yahman, S.H., M.M. – Junaedi Efendi, S.H.I., M.H.
Terbit: Nopember, 2011
ISBN: 978-602-8963-32-9
Dimensi: 16 x 24 cm
Tebal: viii + 264 = 272 hal
Harga: Rp 40.000,00



KUTIPAN BUKU
BAB I: PROLOG

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP merupakan kehendak dari pembentuk undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggologan jenis tindak pidana tersebut dimaksudkan, mengingat begitu banyaknya jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP.

Secara prinsip penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin dilindunginya. Penggolongan tindak pidana dalam KUHP selalu didasarkan pada kepentingan hukum yang yang ingin diberikan perlindungan. (Tongat, 2003:1)

Kehendak pembentuk undang-undang ini pada dasarnya untuk menegakkan supremasi masyarakat Indonesia, yang hingga saat ini masih belum memiliki hukum pidana sebagai karya bangsa Indonesia. KUHP yang selama ini dipakai merupakan peninggalan hukum pidana Belanda. Namun demikian penerapannya disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia dengan melalukan perubahan-perubahan dan penambahan.

Hukum pidana kita sudah tidak menjangkau dengan perubahan-perubahan perisitiwa yang terjadi di dewasa ini. Seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum.
Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyakat diharapkan dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. (Leden Marpaung, 2005:1)

Hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketenteraman dan ketertiban, dan tentunya diancam dengan sanksi. Ancaman itu dapat berupa sanksi pidana dapat pula berupa sanksi perdata, misalnya bagi yang melanggar ketentuan pidana akan mendapat hukuman penjara, demikian pula sanksi perdata akan mendapat sanksi ganti kerugian.

Hukum pidana sangat urgent sekali dalam kehidupan masyarakat untuk membuat jera bagi yang melanggarnya, namun demikian walaupun terdapat sanksi pidana masih didapatkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi, faktor pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan faktor penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Hukum pidana adalah merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. (Wirjono Prodjodikoro, 2003:1)

Tentunya ada argumentasi dalam memberikan pelimpahan ini, manakala seorang oknum yang menerima pelimpahan dan hal menjalankan pidana ini tidak baik, maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan pidana (abuse of power), maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan yang terkandung dalam kata “pidana”.

Kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata ”pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” di samping “hukum perdata” seperti misalnya ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelelangan.

–

BAB IV: PENCURIAN

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat.

Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah di atur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Objektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subjektif” yaitu, dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum

Misalnya, A kehilangan cincin di suatu kebun. B menemukan cincin tersebut. B kemudian menempatkan sebuah pot di atas cincin dengan maksud untuk dipungut, apabila pencaharian oleh A dihentikan guna dimilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Dalam contoh tersebut sejak saat ditaruh pot di atas cincin yang sedang dicari. Perbuatan mengambil berlangsung terus sampai cincin tersebut dipungut oleh B yang akan membawanya ke tempat lain. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa. (H.A.K. Moch. Anwar, 1994:17) Beberapa contoh:

1. Pada suatu hari di Pasar ternak sewaktu A berdiri datang mendekatinya seekor sapi yang terlepas dari ikatannya, sapi mana ditinggalkan oleh pemiliknya yang sedang pergi makan. Kemudian B mendatangi A, berhubung A diduga sebagai pemiliknya karena berdiri di samping sapi itu, dan menawar sapi itu. Setelah ada kecocokan harga B memberikan uang harga sapi kepada A yang menerimanya setelah B hendak membawa sapi tersebut keluar Pasar, B kepergok oleh pemilik sapi yang menuduh B mencuri. A kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman atas pencurian sapi dengan demikian pengadilan menganggap, bahwa berdiri di dekat sapi saja sudah merupakan perbuatan mengambil.

2. Seorang mengendarai mobil orang lain yang sedang di parkir tanpa izin pemiliknya dan setelah mempergunakannya mobil dikembalikan pada tempatnya. Mempergunakan mobil itu adalah perbuatan mengambil bensin karena bensin dalam tangki mobil itu terpakai.

3. Menampung minyak yang mengalir dari drum minyak yang bocor ke dalam kaleng merupakan perbuatan mengambil minyak.

4. Mengalirkan arus listrik sebelum alat pengukur meteran melalui kawat dianggap perbuatan mengambil.
Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat. (H.A.K. Moch. Anwar, 1994:18)

Menurut R. Soesilo (1988:249), elemen-elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu:
1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu ‘barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak;

2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan;

3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita untuk (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya;

4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya;

5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada Polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 372 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada di tangannya”.

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 Pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan, yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya 7 tahun.

Unsur pemberatan di sini menurut R. Sugandhi (1981:378-380), yaitu :

a. Jika barang yang dicuri itu hewan, yang dimaksud “hewan” yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi;

b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, si pelaku mempergunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya. Antara perbuatan dan terjadinya bencana itu sangat erat kaitannya;

c. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali.

Yang dimaksud rumah di sini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk pengertian rumah.

Yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari candela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini;

d. Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56, yakni seorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja;

e. Jika pencurian itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan di lakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu.
Yang diartikan membongkar mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang dirusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”;
Anak kunci palsu, yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti almari, rumah, peti dan sebagainya.

Perintah palsu, ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, contoh seorang pegawai PLN dapat masuk ke rumah dengan mengaku dan membawa surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pakaian palsu, ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak, misalnya masuk ke dalam rumah seseorang dengan memakai seragam polisi palsu atau seseorang memakai seragam petugas petugas pajak, seragam yang dikenakan sebagai sarana untuk memudahkan seseorang melakukan kejahatan.

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365. Unsur-unsur dalam Pasal 365, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan. Timbul pertanyaan, mengapa pencurian yang terjadi di dalam bus umum yang sedang berjalan yang banyak terjadi pada saat ini? tidak dimasukkan ke dalam unsur pasal ini, dan juga dalam hal ini para korban tidak mudah memperoleh bantuan dari orang lain.

Secara logika bus umum, kendaraan umum atau kendaraan umum dapat dikategorikan suatu kendaraan umum yang berjalan di jalan umum dan untuk kepentingan umum. Dalam pasal ini mengandung unsur kekerasan, arti kekerasan di sini adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik, misalnya mengikat dan memukul korban dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.

Lihat Pasal 89 menyatakan yang disamakan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan menurut H.A.K. Moch. Anwar (1994:26) menyatakan, bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang. Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayan rumah yang menjaga rumah.

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Yang perlu untuk diketahui dalam pasal ini bahwa, unsur ancaman kekerasan di sini dimaksudkan yaitu:

a. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian;
b. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian;
c. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil di bawa lari;
d. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.

Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Dalam Pasal 367 di kenal dengan istilah pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 ini ada dua jenis pencurian, yaitu:

1. Pasal 367 (1) Seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari istrinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap istrinya (suaminya) Penuntutan terhadap suami (istrinya) tidak dapat dilakukan;

2. Pasal 367 (2) Terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidur;
– seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke 2;
– Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.

Kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku golongan:
- suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur;
- Anggota keluarga;
- Dalam garis lurus atau;
- Dalam garis samping sampai derajat ke 2;
- Di luar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.

Menurut R. Sugandhi (1981:386), bahwa istilah pencurian dalam keluarga ialah melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama. Hal ini didasarkan pula atas alasan tata susila. Bukankah mudah dan dapat dirasakan betapa tidak pantasnya, dua orang terikat dalam tali perkawinan di adu satu melawan yang lain di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum. Baik bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Perdata (Hukum Sipil), maupun yang tunduk pada Hukum Adat (Islam), selama tali perkawinan mereka belum terputus, maka pencurian oleh mereka atas kerugian salah satu pihak, tidak dapat dituntut.

Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku suatu peraturan tentang “cerai meja makan dan tempat tidur” yang berakibat bahwa perkawinan masih tetap, sedang kewajiban untuk tinggal bersama serumah sebagai suami-istri ditiadakan. Dalam keadaan seperti ini, maka pencurian yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka dapat dihukum, apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (delik aduan).

Bagi Bangsa Indonesia yang tunduk pada Hukum Adat (Islam), tidak mengenal perceraian meja makan dan tempat tidur atau perceraian harta-benda, oleh karena itu maka Pasal 367 bahagian yang mengenai suami-istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau perceraian harta-benda, tidak berlaku bagi mereka. Oleh karena itu pula, maka pencurian yang terjadi antara mereka, senantiasa tidak dapat dituntut dan tidak merupakan delik aduan. Apabila mereka sudah bercerai, maka pencurian itu dituntut tanpa adanya pengaduan dari yang dirugikan.

Apabila yang melakukan atau membantu melakukan pencurian itu adalah sama keluarga yang tersebut dalam Ayat (2) dalam pasal ini, maka yang melakukan atau membantu melakukan pencurian itu, hanya akan dituntut apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

DAFTAR ISI:
pengantar
1 prolog
2 penganiayaan
3 pembunuhan
4 pencurian
5 pemerasan dan pengancaman
6 penggelapan
7 penipuan
8 PENGHANCURKAN ATAU PERUSAKAN BARANG
9 penadahan
10 pemalsuan
11 KEJAHATAN KEMERDEKAAN ORANG
12 TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN
13 TINDAK PIDANA MELANGGAR KESOPANAN
14 KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM
DAFTAR BACAAN
biografi
daftar isi

Incoming Search Terms:

]]> http://prestasipustakaraya.com/cepat-dan-mudah-memahami-hukum-pidana-jilid-2-penulis-kombes-pol-dr-ismu-gunadi-w-s-h-cn-mm-kombes-dr-yahman-s-h-m-m-junaedi-efendi-s-h-i-m-h.html/feed/ 0 Kumpulan Undang-Undang [Kesehatan] http://prestasipustakaraya.com/kumpulan-undang-undang-kesehatan.html/ http://prestasipustakaraya.com/kumpulan-undang-undang-kesehatan.html/#comments Fri, 05 Aug 2011 08:00:56 +0000 admin http://prestasipustakaraya.com/?p=482 Judul: Kumpulan Undang-Undang [Kesehatan] Editor: Irfan Iqbal Muthahhari Terbit: Agustus, 2011 ISBN: 978-602-8963-43-5 Dimensi: 11 x 20,5 cm Tebal: 426 hal Harga: Rp 40.000,00 Incoming Search Terms:undang-undang kesehatan terbaru (257)undang undang kesehatan terbaru (125)uu kesehatan terbaru (97)undang-undang kesehatan terbaru tahun 2011 (44)undang-undang kesehatan terbaru 2012 (33)UUD kesehatan terbaru (26)undang-undang tentang kesehatan terbaru (25)kumpulan undang-undang kesehatan [...]]]> Judul: Kumpulan Undang-Undang [Kesehatan]
Editor: Irfan Iqbal Muthahhari
Terbit: Agustus, 2011
ISBN: 978-602-8963-43-5
Dimensi: 11 x 20,5 cm
Tebal: 426 hal
Harga: Rp 40.000,00

kumpulan-undang-undang-kesehatan-rumah-sakit-praktik-kedokteran

Incoming Search Terms:

]]> http://prestasipustakaraya.com/kumpulan-undang-undang-kesehatan.html/feed/ 0 CEPAT DAN MUDAH MEMAHAMI HUKUM PIDANA (JILID 1) http://prestasipustakaraya.com/cepat-dan-mudah-memahami-hukum-pidana-jilid-1.html/ http://prestasipustakaraya.com/cepat-dan-mudah-memahami-hukum-pidana-jilid-1.html/#comments Thu, 14 Apr 2011 08:18:28 +0000 admin http://prestasipustakaraya.com/?p=146 Judul: Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Penulis: Kombes Pol Dr. Ismu Gunadi W. S.H., C.N., M.M. dan Jonaedi Efendi, S.HI., M.H. Terbit: April, 2011 ISBN: 978-602-8963-27-5 Dimensi: 16 x 24 cm Tebal: 160 hal Harga: Rp 30.000,00 Bab I: PENDAHULUAN Buku adalah anggitan ilmiah yang mengisi ruang pengetahuan di relung-relung hausnya ilmu. [...]]]> Judul: Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)
Penulis: Kombes Pol Dr. Ismu Gunadi W. S.H., C.N., M.M. dan Jonaedi Efendi, S.HI., M.H.
Terbit: April, 2011
ISBN: 978-602-8963-27-5
Dimensi: 16 x 24 cm
Tebal: 160 hal
Harga: Rp 30.000,00


cepat-dan-mudah-memahami-hukum-pidana-jilid-1

Bab I: PENDAHULUAN

Buku adalah anggitan ilmiah yang mengisi ruang pengetahuan di relung-relung hausnya ilmu. Jika dunia yang Anda inginkan, bacalah! Ingatlah, karena kalimat pembuka Tuhan adalah iqra’, bacalah!!!

“Perpustakaan adalah “kuil pembelajaran”, dan pembelajaran terbukti telah membebaskan lebih banyak orang dibandingkan semua peperangan sepanjang sejarah.” (Carl T. Rowan)

Buku ini dimaksudkan membantu pemahaman masyarakat umum yang tidak mengerti hukum. Hukum pidana menurut hemat penulis adalah bagian dari hukum yang paling banyak dijumpai dan dihadapi sebagian besar masyarakat. Karenanya, sangat perlu pembahasan yang ‘cukup ringan’ berhubungan dengan hukum pidana.

Di Sini penulis berusaha menggambarkan materi hukum pidana dengan cara sederhana. Meskipun demikian, tentu masih banyak ditemukan pembahasan dengan gaya bahasa yang terkadang sulit dipahami.

Hukum pidana sebagaimana literatur hukum pada umumnya banyak menggunakan bahasa-bahasa hukum yang sulit dimengerti dan dicerna oleh mereka yang tidak mengerti hukum. Bahkan mahasiswa hukum pun masih menemukan kesulitan-kesulitan memahami hukum pidana. Karenanya, usaha mempublikasikan buku yang mudah dipahami patut untuk dikembangkan secara berkesinambungan.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa buku ini penting untuk hadir di hadapan Anda. Alasan-alasan ini barangkali cukup subyektif sebab memang berasal dari penulis.

Alasan pertama, banyaknya kasus-kasus hukum terutama pidana yang menyita perhatian publik. Sebut saja tindak pidana korupsi oleh sebagian oknum pejabat negara, tindak pidana pembunuhan yang melibatkan mantan ketua KPK Antasari Azhar, tindak pidana pembunuhan berantai oleh Ryan jagal asal Jombang dan masih banyak kasus lainnya. Kasus tersebut mencuat ke publik dan menjadi bahan pembicaraan mulai tingkat ‘jalanan’ hingga di kalangan akademisi. Antusiasme publik menyebabkan hukum pidana-sadar atau tidak sadar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh ke tingkat pengetahuan masyarakat secara umum. Dengan demikian masyarakat dituntut untuk ‘sedikit’ mempelajari hukum pidana meski dengan tingkatan paling sederhana. Problem yang muncul kemudian, sulitnya mencari bacaan yang ringan dan ‘renyah’ dibaca oleh masyarakat, sehingga buku ini mencoba mengisi kekosongan bahan-bahan bacaan tersebut.

Alasan kedua, banyak praktik tidak terpuji yang dilakukan oknum aparat penegak hukum dalam perkara pidana, misalnya tawar menawar tuntutan oleh oknum Jaksa, tawar menawar peningkatan status tersangka/terdakwa oleh kepolisian termasuk di dalamnya jual beli putusan pengadilan. Praktik tersebut menurut penulis salah satunya diakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum pidana (Jonaedi Efendi, 2010: 12-15). Akibatnya masyarakat, terutama yang menghadapi persoalan hukum, begitu mudahnya ‘diperdaya’ dan dibodohi oknum-oknum hukum.

Alasan ketiga, orang yang menghadapi perkara pidana akan dihadapkan kepada jalan-jalan panjang dalam hidupnya. Proses yang dilaluinya sangat berat dan sulit. Ia akan ditimpa kesedihan dan kegelisahan. Secara psikologis, jika orang yang tersangkut pidana memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang apa yang menimpanya, itu akan sangat membantu meringankan beban penderitaannya.

Secara sistematik, buku ini membahas pertama-tama tentang apa itu hukum pidana? Bab ini penting untuk memberikan gambaran sekilas kepada pembaca, apa yang dimaksud dengan hukum pidana itu.

Bab selanjutnya, persoalan tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana menyangkut juga tujuan hukum pada umumnya. Sekaligus pembaca bisa menganalisis, apakah tujuan dari hukum pidana secara teoretik sama dengan kenyataan yang ada di masyarakat?

Bab keempat dari buku ini membahas tentang berlakunya hukum Pidana. Bab ini dilengkapi dengan asas-asas yang menyangkut berlakunya hukum pidana, baik tempat ataupun waktu.

Bab kelima tentang KUHP. KUHP sangat penting diketahui oleh pembaca karena dalam hukum pidana kita, asas yang mendasar adalah asas legalitas dan seluruh perbuatan yang dikategorikan tindak pidana termaktub dalam KUHP. Selain itu, mengingat pentingnya KUHP, penulis juga melampirkan isi dari KUHP.

Bab selanjutnya membahas pengertian tindak pidana. Pengertian merupakan konsep dasar dari istilah. Masyarakat pembaca juga diharuskan lebih memahami dan mendalami pembahasan yang ada dalam bab ini, karena pemahaman tentang sebuah tindak pidana dimulai terlebih dahulu dari pemahaman terhadap pengertian tindak pidana an sich.

Bab ketujuh memaparkan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur ini menjadi dasar aparat penegak hukum dalam merumuskan apakah sebuah perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan. Implikasi pemahaman dari unsur-unsur ini sangatlah penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian.

Bab kedelapan menyajikan jenis-jenis tindak pidana. Penulis bermaksud memberikan sebuah gambaran sederhana tentang jenis-jenis tindak pidana, terutama yang menyangkut perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran karena dua istilah ini paling sering terjadi di masyarakat.

Bab selanjutnya berbicara tentang subyek tindak pidana. Pembahasan ini sekilas sederhana, tetapi justru dalam perkembangan hukum pidana, subyek hukum menjadi diskursus yang terus diperdebatkan, khususnya menyangkut sebuah pertanyaan mendasar, “Apakah badan hukum juga menjadi subyek hukum pidana?”.

Bab kesepuluh mendeskripsikan “Siapakah yang menegakkan hukum pidana?”. Sebenarnya bab ini lebih sebagai domain hukum acara pidana, tetapi penulis menginginkan pembaca memiliki pengetahuan sebelumnya tentang subyek hukum pidana.

Bab kesebelas tentang tindak pidana biasa dan aduan. Dua jenis tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang popular di masyarakat. Di sini pembaca disuguhkan pengertian, karakteristik dan unsur-unsur tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Bab keduabelas tentang macam-macam hukuman. Bab ini menganalisis secara sederhana macam-macam hukuman mulai hukuman mati sampai hukuman tutupan.

Bab tigabelas menguraikan pembarengan tindak pidana. Bab ini sengaja penulis sajikan agar masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang aspek hukum pembarengan tindak pidana serta implikasinya terhadap hukuman.

Bab empat belas membahas percobaan melakukan tindak pidana. Dalam bab ini diuraikan hal-hal mendasar dalam percobaan melakukan tindak pidana.

Bab limabelas membicarakan alasan penghapusan pidana. Dalam hukum pidana dikenal alasan pemaaf. Artinya ada beberapa tindak pidana dengan kriteria tertentu yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bab terakhir adalah Tutupan. Semoga apa yang dihadirkan, memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya.

Incoming Search Terms:

]]> http://prestasipustakaraya.com/cepat-dan-mudah-memahami-hukum-pidana-jilid-1.html/feed/ 0