belajar forex untuk pemula
wanita | pelacur | wanita panggilan | memikat wanita | cara memikat wanita | tips memikat wanita | wanita penghibur panggilan | memikat hati wanita | doa memikat wanita | wanita tuna susila | kata memikat wanita | wanita panggilan bandung | wanita panggilan surabaya | wanita malam panggilan | trik memikat wanita | ajian memikat wanita | tip memikat wanita | ilmu memikat wanita | iklan wanita panggilan | harga wanita panggilan | wanita panggilan online | cerita wanita panggilan | ayat memikat wanita | panggilan wanita bali | wanita panggilan bogor |
Facebook

OPTIK HUKUM PERATURAN DAERAH BERMASALAH

Judul: Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah
Penulis: Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H dkk
Terbit: Pebruari , 2011
ISBN: 978-602-8963-00-8
Dimensi: 14 x 20,5 cm
Tebal: 322 hal
Harga: Rp 42.000,00


Hukum Peraturan Daerah

Hukum Peraturan Daerah

Kata Pengantar Ahli iii
Prakata v
Prolog vii

Hukum Peraturan Daerah

BAB 1: Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia 1
A. Hukum (Perda) sebagai Produk Politik 1
B. Hampiran Teoritik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3
C. Haruskah Sebuah Perda Dievaluasi? 10
D. Kesimpulan 44

Hukum Peraturan Daerah

BAB 2: Legislasi Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah 47
A. Legislasi Perda 47
B. Dasar-dasar dalam Legislasi 49
C. Efektivitas Legislasi 54
D. Kesimpulan 68

Hukum Peraturan Daerah

BAB 3: Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik 69
A. Etimologi Perda yang Baik 69
B. Dasar-dasar Menciptakan Perda yang Baik 71
C. Kompetisi Sesungguhnya dalam Hukum 76
D. Kesimpulan 90

BAB 4: Dualisme Evaluasi Peraturan Daerah Bermasalah (Antara Teori dan Praktik) 91
A. Perda sebagai Bentuk dari Otonomi Daerah 91
B. Penerapan Teori Pengujian Peraturan Perundang-undangan 95
C. Dualisme Pemikiran Hak Uji Perda oleh MA dan Pemerintah 106

BAB 5: Analisis Peraturan Daerah Bermasalah yang Menghambat Investasi di Daerah 127
A. Jalan Buntu Menghadapi Rupiah 127
B. Asas dalam Mengembangkan Perda 129
C. Sistematika Perda Pendukung Investasi 133
D. Kesimpulan 139

BAB 6: Analisis Kritis Peraturan Daerah tentang Pajak 141
BAB 7: Analisis Kritis Peraturan Daerah tentang Retribusi 175
BAB 8: Analisis Kritis Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang 199
BAB 9: Analisis Kritis Peraturan Daerah tentang Pedesaan 217
BAB 10: Analisis Kritis Peraturan Daerah tentang Pertanahan 247

Epilog 275
Daftar Pustaka 278

Kutipan:
PROLOG

Evaluasi Perda Bermasalah dalam Sorotan
Oleh: Jazim Hamidi

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan. Perlunya sistem otonomi daerah disadari oleh para pendiri Negara Republik Indonesia ketika menyusun UUD 1945, mengingat letak geografis dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dan terdiri atas berbagai suku, agama, ras, serta golongan.

Implikasi otonomi daerah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 hingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 adalah kebebasan dari Pemerintah Daerah untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda). Proses penyusunan perda membutuhkan individu yang berkompeten dalam bidang legislasi, karena perda merupakan kerangka acuan hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Substansi perda seharusnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat daerah dalam artian dengan adanya perda tersebut tidak menghambat investasi ke daerah. Maka pentingnya melakukan evaluasi perda adalah untuk mengetahui segala kekurangannya. Sebab dampak negatif dari perda bermasalah dapat berimplikasi pada menurunnya minat investor yang hendak menanamkan modalnya ke daerah-daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menjadi menarik ketika memulai pembahasan perda bermasalah dari kajian mengenai Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia, karena sejarah negara ini menunjukkan adanya tujuh tahapan mulai zaman Hindia Belanda hingga era pasca reformasi (saat ini) dalam politik hukum pembentukan peraturan daerah.

Pengertian politik hukum sebagai arah kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Di dalam pengertian sederhana tersebut, hukum ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sehingga pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum lama oleh negara harus dijadikan langkah untuk mencapai tujuan negara.

Setelah membicarakan tentang politik hukum pembentukan peraturan daerah, pembahasan bab selanjutnya mengenai Progam Legislasi Daerah dimana dengan adanya perencanaan yang baik dalam pembentukan perda menjadi kata kunci dalam menata sistem hukum dan peraturan perundang-undangan daerah secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian pembentukan perda tidak terlepas dari akar visi pembangunan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional (menjunjung tinggi supremasi hukum).

Proses perencanaan yang baik akan menghasilkan perda yang baik pula. Dalam studi ilmu dan teori perundang-undangan, terdapat 4 syarat bagi peraturan perundang-undangan (termasuk perda) yang baik yaitu yuridis, sosiologis, filosofis, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik itu harus memenuhi ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa, ketepatan dalam pemakaian huruf dan tanda baca. Selain keempat syarat tersebut, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus memperhatikan asas-asas formal dan material.

Implikasi dari pembentukan perda yang baik akan berdampak pada meningkatnya investasi di daerah-daerah, akan tetapi bagaimana jika perda tersebut bermasalah? Dalam bab selanjutnya akan dibahas mengenai Dualisme Perda bermasalah, dimana dalam pengujian suatu perda yang bermasalah terdapat dua pemikiran pengujian melalui judicial review atau executive review. Dalam perkembangannya juga terdapat masalah baru mengenai penetapannya melalui Keputusan Presiden ataukah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Perda bermasalah yang Menghambat Investasi merupakan pembahasan selanjutnya, seiring dengan realitas sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa para investor yang telah dan akan menanamkan investasinya ke daerah-daerah selalu menjadikan aspek jaminan keamanan dan kepastian hukum menjadi salah satu faktor pertimbangan utamanya. Indikator efektif untuk melihat ada atau tidaknya jaminan keamanan dan kepastian hukum, terletak pada sejauh mana substansi perda, dan proses penerapannya.

Pemaparan selanjutnya mengenai analisa perda-perda yang erat kaitannya dengan percepatan, pertumbuhan dan perkembangan di daerah-daerah. Seperti analisa perda pajak dan perda retribusi yang dalam hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar kewenangan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Bab berikutnya yakni perda tentang tata ruang dan perda tentang desa. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 termaktub bab yang mengatur masalah perencanaan pembangunan daerah. Dalam pembangunan, perencanaan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.

Terdapat hubungan erat antara masyarakat terhadap ruang sebagai wadah kegiatan. Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat, akan senantiasa berkembang baik, sesuai perkembangan maupun kualitasnya, sesuai perkembangan kuantitas dan kualitas masyarakat. Hal tersebut merupakan indikator dinamika serta kondisi pembangunan masyarakat kota tersebut berserta wilayah di sekitarnya.

Keberadaan desa tidak dapat dipandang sebelah mata begitu saja karena secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi yang sangat penting. Desa sebagai institusi otonom dengan otonomi asli, ia mempertahankan tradisi, adat istiadat dan kearifan lokalnya masing-masing. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi sehingga desa merupakan miniatur dari wujud bangsa yang paling kongkret. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan saat ini.

Terakhir adalah pembahasan mengenai pentingnya perda pertanahan karena kenyataannya, tanah-tanah yang diperlukan pemerintah untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum, termasuk di dalamnya untuk kepentingan industri, tidak hanya berupa tanah-tanah kosong dibawah penguasaan negara dan belum dibebani hak di atasnya, melainkan kebanyakan berupa tanah-tanah warga masyarakat yang telah dibebani hak-hak atas tanah.

Malang, 8 Juni 2010

Jazim Hamidi

Hukum Peraturan Daerah

Related terms: Daftar Peraturan Daerah, Peraturan Daerah DKI Jakarta, Peraturan Daerah Kota Bandung, Peraturan Daerah Jawa Timur, Peraturan Daerah Banten, Pengertian Hukum, Hukum Indonesia, Hukum Melancap


Copyright 2010 (c) PrestasiPustakaRaya.com | Hak Cipta Dilindungi Undang-undang